Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Rabu pon, 1 Februari 2023. Apakah itu pertimbangannya kinerja atau hanya sekadar mengakomodir kepentingan politik Jokowi.
- Tak Suka Diintervensi, Jokowi Diprediksi Batal Reshuffle Hari Ini
- Jokowi Perlu Contoh Anwar Ibrahim, Tidak Jadikan Pengusaha sebagai Menteri
- PDIP: Kalau Gentle, Menteri Asal Nasdem Mundur Dari Kabinet
Baca Juga
“PAN menghormati Konstitusi bahwa soal reshuffle itu kewenangan presiden. Reshuffle itu hak prerogatif presiden, baik pertimbangannya tentang kinerja menteri atau soal politik. Semua diserahkan kepada presiden,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/1).
Menurut Viva Yoga, Presiden Jokowi tentu memiliki pertimbangan yang khusus dan detail berkaitan dengan kinerja menteri yang berdampak terhadap pemerintahan. Termasuk juga karena pertimbangan politik.
“Agar dapat menjalankan tugas melayani masyarakat, bangsa, dan negara dengan baik,” pungkasnya.
Wacana reshuffle ini juga ditegaskan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyatakan informasi soal reshuffle semakin menguat.
“Iya, bakal ada reshuffle lagi. Itu informasinya, memang indikasinya cukup kuat. Lumayanlah,” ujar Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, kepada wartawan, Rabu (25/1).
- Bangun Infrastruktur Pakai Utang Buat Ekonomi Rakyat Semakin Sulit
- Nasdem Belum Berencana Pertemukan Anies dan Jokowi
- Panglima TNI Wanti-wanti Keluarga Prajurit Tidak Bersikap Hedonis di Medsos
